misi kristenisasi sudah mulai terang terangan di bukittinggi
Rabu, 26 Februari 2014
Selasa, 25 Februari 2014
VIDEO : Bukti Kristenisasi di Sumbar
HTI Press. Misionaris Kristen ini menggunakan bendera LSM Mitra Sejati dan Samaritan. Koordinatornya bernama Hendri. Ia mengaku dirinya adalah orang Minang dengan suku Sikumbang. LSM itu membagi-bagikan Alkitab yang berjumlah sekitar 180 buah dan mengajak masyarakat masuk Kristen pada Selasa (27/10). ”Mereka kita tangkap. Alkitabnya kita bakar dan sebagian kita berikan ke polisi,” kata Muslim.
Korong Koto Tinggi memang daerah yang terisolasi. Penduduknya kurang lebih 1.800 jiwa. Tak heran bila daerah ini menjadi target kristenisasi.
Menurut warga kepada relawan HTI, ada beberapa modus kristenisasi yang dilakukan selain membagikan Alkitab, yakni membangun ikatan emosional dengan masayarakat melalui bantuan logistik, obat-obatan maupun perencanaan bangunan rumah tempat tinggal; mendekati warga secara individu lalu mengajak doa bersama kemudian diberi uang sebesar Rp 10 ribu-Rp 100 rb; melalui hipnotis kemudian dibaptis; memberikan suntikan kepada anak-anak yang tidak sakit secara paksa ditempat yg sepi kemudian baru dikristenkan; memprovokasi anak-anak yang tidak shalat magrib dengan memberikan 5 buah coklat yang shalat magrib diberi 1 coklat.
Warga Koto Tinggi berharap kaum Muslim membantu mereka baik kebutuhan logistik seperti bahan makanan dan obat-obatan. Lebih dari itu warga meminta agar ada yang menjaga aqidah mereka dengan membantu menguatkan mereka dalam hal aqidah ini. ”Agar kami tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang ingin merusak aqidah kami,” kata Burhan, pemuka masyarakat setempat. []Ardi Muluk
Korong Koto Tinggi memang daerah yang terisolasi. Penduduknya kurang lebih 1.800 jiwa. Tak heran bila daerah ini menjadi target kristenisasi.
Menurut warga kepada relawan HTI, ada beberapa modus kristenisasi yang dilakukan selain membagikan Alkitab, yakni membangun ikatan emosional dengan masayarakat melalui bantuan logistik, obat-obatan maupun perencanaan bangunan rumah tempat tinggal; mendekati warga secara individu lalu mengajak doa bersama kemudian diberi uang sebesar Rp 10 ribu-Rp 100 rb; melalui hipnotis kemudian dibaptis; memberikan suntikan kepada anak-anak yang tidak sakit secara paksa ditempat yg sepi kemudian baru dikristenkan; memprovokasi anak-anak yang tidak shalat magrib dengan memberikan 5 buah coklat yang shalat magrib diberi 1 coklat.
Warga Koto Tinggi berharap kaum Muslim membantu mereka baik kebutuhan logistik seperti bahan makanan dan obat-obatan. Lebih dari itu warga meminta agar ada yang menjaga aqidah mereka dengan membantu menguatkan mereka dalam hal aqidah ini. ”Agar kami tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang ingin merusak aqidah kami,” kata Burhan, pemuka masyarakat setempat. []Ardi Muluk
AWAS MISI KRISTENISASI~
James Riyadi dengan menggunakan 'kedok' Rumah Sakit Siloam_
Sudah Bukan Rahasia umum dan sudah ketahui oleh Masyarakat dipelosok2 desa atas perjuangan Muslim menyebarkan Rahasia Misi Busuk Kristenisasi. bahwa James Riyadi dengan menggunakan 'kedok' Rumah Sakit Siloam, dan dikenal dengan PT Siloam International Hospitals Tbk menyiapkan dana sekitar US$ 100 juta setiap tahun untuk pembangunan Rumah Sakit baru di Indonesia, tujuannya ingin memperluas pengaruh Kristen di Indonesia.
Sekilas dengan langkah pembangunan Rumah Sakit Siloam tentu saja kita akan mengapresiasi, jika tidak ada muatan politisnya. Jika semata-mata untuk tujuan bisnis dan sosial. Tetapi, James Riyadi dengan membangun rumah sakit itu,memiliki tujuan yang lebih besar, mengubah Indonesia menjadi negeri Kristen.
Tentu, jika tidak motif kepentingan agama, dijamin tidak ada rakyat yang keberatan jika James Riady membangun 6-8 Rumah Sakit di Indonesia pada setiap tahunnya. Sungguh mulia. Namun menjadi pertanyaan besar dan menimbulkan kecurigaan, jika pembangunan Rumah Sakit Siloam itu patut diduga ada misi kristenisasi.
Tahun ini, James Riady membangun Rumah Sakit Siloam di Padang, Sumbar dan Gorontalo. Dua provinsi yang dikenal sebagai basis Islam di Indonesia.
Di Padang, rencana pembangunan RS Siloam ditolak keras oleh rakyat Minang. Di Gorontalo, belum diketahui bagaimana sikap rakyat Gorontalo. Jika Rumah Sakit Siloam bukan milik James Riady, tentu tidak akan menimbulkan reaksi keras dan kecurigaan besar dari Muslim setempat.
Namun, karena Rumah Sakit Siloam adalah milik James Riady yang dikenal luas sebagai misionaris kristen avangelis fundamental, rakyat menjadi marah. James Riyadi dengan menggunakan kedok 'Rumah Sakit' Siloam melakukan gerakan kristenisasi terhadap Muslim Indonesia.
Sejak memeluk agama kristen evangelis di bawah bimbingan tokoh utama levangelis Pat Robertson yang sangat anti Islam, James layak diwaspadai.
Perhatikan saja di semua lokasi property Lippo Grup di Indonesia, dapat dipastikan menjadi pusat kristenisasi evangelis Indonesia.
Kita belum menemukan, sarana ibadah agama lain, selain gereja evangelis di semua kompleks Lippo Land di Indonesia. Namun kita akan sangat mudah menemukan gereja evangelis besar, bahkan sangat besar di setiap kompleks Lippo Property. Ada apakah?
Sejak memeluk agama kristen evangelis tahun 1990, James Riady sudah bertekad akan melakukan kristenisasi evangelis di Indonesia. Dia pernah berucap, "... adalah merupakan tantangan terbesar bagi saya untuk meraih kesuksesan besar dengan melakukan kristenisasi di Indonesia”, ujar James.
Muslim Indonesia tidak akan menaruh kecurigaan besar terhadap James Riady, jika dia bukanlah ‘successor’ Pat Robertson yang sangat anti Islam. Ratusan statement Pat Robetson yang menghina, menghujat, caci maki, memfitnah Islam dan Muslim sudah menjadi fakta dunia.
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, inilah tekad James Riady menjalankan misionaris dan kristenisasinya.
Pat Robertson tokoh evangelis AS pernah mengatakan Islam itu lebih keji dan biadab dibandingkan NAZI. Pat Robertson mengatakan wanita muslim adalah manusia yang paling dungu sedunia. Korban kebiadaban ajaran Islam yang sesat. Pat Robertson mengatakan bahwa Islam itu bukan agama. Hanya organisasi dan ajaran dungu yang dipercaya orang bodoh sebagai sebuah agama.
Sekarang James Riyadi menjadi tokoh penting dibelakang Jokowi, dan berjuang memenangkan Jokowi menjadi presiden mendatang, pasca 2014.
Dua keuntungan sekaligus yang akan dicapai oleh James Riyadi, Jokowi menjadi presiden dengan demikian penguasaan terhadap Indonesia menjadi sempurna, secara ekonomi dan politik, dan ibukota negara DKI Jakarta akan dipegang oleh Ahok.
Inilah yang akan diperjuangkan oleh James Riyadi. Ibukota Jakarta berada kendali Cina, dan sekaligus memberikan ruang yang lebih besar, bukan hanya penguasaan ekonomi dan politik, tetapi penyebaran agama Kristen-Evengelis di Indonesia.
MEMBANGUN DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU.
Mochtar Naim
12 Januari 2014
INDONESIA sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia ini, yang berjejer di sepanjang Garis Khatul Istiwa di kawasan Asia Tenggara, yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan besar (Hindia dan Pasifik), dengan ribuan pulau, ratusan kelompok etnik dengan berbagai ragam bahasa dan budaya, dan 250 juta penduduk, mestinya diatur secara federalistik dalam bentuk NPRI (Negara Persatuan Republik Indonesia) dan bukan unitaristik NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diatur secara seragam dari atas sampai ke bawah seperti sekarang ini.
Dengan federalisme NPRI masing2 daerah punya peluang untuk menyesuaikan diri dengan kontur ekologi dan sosial-budayanya, dan tidak seragam sama seperti di Jawa seperti selama ini. Bagaimanapun, ini adalah tolok perjuangan masa depan dari bangsa ini – dari unitarisme ke federalisme; dari NKRI ke NPRI. Negara2 tetangga seperti Malaysia saja, Thailand saja, Filipina saja, yang ukurannya jauh lebih kecil, semua adalah federalistik; apalagi Indonesia yang jauh lebih besar mestinya adalah juga federalistik. Negara2 federal di dunia ini rata2 jauh lebih stabil dan progresif dari negara2 unitaris di manapun.
Dalam kaitan itu pula, UU tentang Desa yang baru saja disahkan di DPR RI adalah konsekuensi logis dari diteruskannya sistem unitarisme di NKRI ini, di mana sistem pemerintahan terendah di tingkat Desa diatur secara sama dan seragam untuk seluruh Indonesia seperti di Jawa. Untuk Sumatera Barat hal ini berarti balik lagi ke belakang, dari Nagari ke Desa, di zaman Orde Baru, kembali ke Nagari, di awal Reformasi, dan sekarang kembali lagi ke Desa. Betapa habis terkurasnya energi kita untuk berbuat bolak-balik seperti ini.
Makanya rakyat dan masyarakat di Sumatera Barat sekarang ini harus menyatakan “tidak” kepada pemerintah pusat, dengan tetap bertahan pada Nagari dan tidak kembali lagi ke Desa.
Jalur yang tersedia kebetulan dibukakan oleh Pasal 18 B dari UUD1945, di mana: Ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”
Ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak2 tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang2.”
Melalui bukaan ini waktunya rakyat dan masyarakat Sumatera Barat, di ranah dan di rantau, untuk bersama-sama mengajukan petisi kepada pemerintah pusat agar Sumatera Barat dengan budaya matrilineal Minangkabau yang berdasar kepada filosofi ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) dinyatakan sebagai Daerah Istimewa seperti halnya DIY, DI Aceh Darussalam dan DI Papua.
Dengan Daerah Istimewa Sumatera Barat atau DIM (Daerah Istimewa Minangkabau) itu filosofi ABS-SBK dengan sistem sosial matrilinealnya (bukan matriarkal) yang berbasis di Nagari dan dengan sistem pemerintahan Nagari yang egaliter dan demokratis di bawah kepemimpinan TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan), yaitu Ninik Mamak, Alim-Ulama dan Cerdik Pandai) dapat berjalan bersandingan dengan sistem NKRI yang berlaku umum – artinya selagi NKRI belum lagi berubah menjadi NPRI.
Dengan Nagari tetap berfungsi sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah di DI Sumbar atau DIM itu maka pemerintahan Nagari mempunyai fungsi ganda: formal dan non-formal.
Nagari diperlakukan sama seperti Desa di Jawa, secara formal, oleh pemerintah pusat, sejalan dengan UU Desa yang baru itu, tetapi dia juga adalah unit kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya non-formal tapi fungsional efektif menurut kaidah hukum adatnya yang berlaku untuk seluruh Nagari di Sumbar.
Daerah2 yang tidak berada di bawah norma budaya Minangkabau, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat saja melaksanakan sistem Desa seperti yang diinginkan oleh UU Desa itu.
Untuk mengkoordinasikan seluruh unit kesatuan administratif pemerintahan yang bercorak Nagari itu maka logis sekali kalau Provinsi Sumatera Barat sekarang berbentuk Daerah Istimewa dengan sebutan: DIM: Daerah Istimewa Minangkabau.
Nagari tentu saja berhak mengatur diri ke dalam sesuai dengan pola dasarnya yang digariskan dalam adat dan budaya Minangkabau.
Sedikitnya Nagari akan mempunyai 4 fungsi utama, yaitu: Satu, Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah seperti Desa dalam UU ttg Desa itu, tetapi dengan fungsi ganda: formal dan non-formal.
Formal yang berkuasa adalah Wali Nagari yang mewakili Camat dan Bupati serta Gubernur di tingkat Nagari. Wali Nagari selaku penguasa eksekutif lalu didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) secara legislatif yang diisi oleh wakil2 dari TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan: Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai) dan dilengkapi oleh utusan Bundo Kanduang (Wanita) dan Pemuda.
Dua, Nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan dengan menfungsikan Dubalang sebagai Ketua Keamanan Nagari serta didukung oleh para pemuda di Nagari yang berfungsi sebagai Parik Paga Nagari. Dubalang akan meminta bantuan Polisi di Kecamatan di mana diperlukan.
Tiga, Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi dengan menfungsikan Nagari sebagai lembaga kesatuan korporasi berbentuk Koperasi Syariah.
Semua aset Nagari berbentuk tanah ulayat Nagari, sumber mata air, sungai, rimba, kebun dan kekayaan alam lainnya, serta aset2 Nagari berbentuk pasar Nagari, lebuh Nagari, mesjid, sekolah dan bangunan lain2nya, dikelola secara bersama dengan prinsip untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Nagari dengan prinsip koperasi syariah itu.
Empat, Nagari sebagai unit kesatuan adat, agama dan sosial-budaya. Apapun yang ada di Nagari diatur dengan prinsip ABS-SBK: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Adat yang tidak sejalan dengan Syarak dibuang, Al Qur’an adalah pedoman dan sumber utama dari semua norma sosial dan budaya.
Dengan Provinsi Sumatera Barat sekarang menjadi DIM: Daerah Istimewa Minangkabau, rakyat dan masyarakat Minangkabau di ranah dan rantau memasuki era akulturasi baru: Bersatunya budaya nasional Nusantara dengan budaya lokal Minangkabau yang berfungsi secara harmonis di wilayah DIM (Daerah Istimewa Minangkabau). ***
Mochtar Naim
12 Januari 2014
INDONESIA sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia ini, yang berjejer di sepanjang Garis Khatul Istiwa di kawasan Asia Tenggara, yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan besar (Hindia dan Pasifik), dengan ribuan pulau, ratusan kelompok etnik dengan berbagai ragam bahasa dan budaya, dan 250 juta penduduk, mestinya diatur secara federalistik dalam bentuk NPRI (Negara Persatuan Republik Indonesia) dan bukan unitaristik NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diatur secara seragam dari atas sampai ke bawah seperti sekarang ini.
Dengan federalisme NPRI masing2 daerah punya peluang untuk menyesuaikan diri dengan kontur ekologi dan sosial-budayanya, dan tidak seragam sama seperti di Jawa seperti selama ini. Bagaimanapun, ini adalah tolok perjuangan masa depan dari bangsa ini – dari unitarisme ke federalisme; dari NKRI ke NPRI. Negara2 tetangga seperti Malaysia saja, Thailand saja, Filipina saja, yang ukurannya jauh lebih kecil, semua adalah federalistik; apalagi Indonesia yang jauh lebih besar mestinya adalah juga federalistik. Negara2 federal di dunia ini rata2 jauh lebih stabil dan progresif dari negara2 unitaris di manapun.
Dalam kaitan itu pula, UU tentang Desa yang baru saja disahkan di DPR RI adalah konsekuensi logis dari diteruskannya sistem unitarisme di NKRI ini, di mana sistem pemerintahan terendah di tingkat Desa diatur secara sama dan seragam untuk seluruh Indonesia seperti di Jawa. Untuk Sumatera Barat hal ini berarti balik lagi ke belakang, dari Nagari ke Desa, di zaman Orde Baru, kembali ke Nagari, di awal Reformasi, dan sekarang kembali lagi ke Desa. Betapa habis terkurasnya energi kita untuk berbuat bolak-balik seperti ini.
Makanya rakyat dan masyarakat di Sumatera Barat sekarang ini harus menyatakan “tidak” kepada pemerintah pusat, dengan tetap bertahan pada Nagari dan tidak kembali lagi ke Desa.
Jalur yang tersedia kebetulan dibukakan oleh Pasal 18 B dari UUD1945, di mana: Ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”
Ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak2 tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang2.”
Melalui bukaan ini waktunya rakyat dan masyarakat Sumatera Barat, di ranah dan di rantau, untuk bersama-sama mengajukan petisi kepada pemerintah pusat agar Sumatera Barat dengan budaya matrilineal Minangkabau yang berdasar kepada filosofi ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) dinyatakan sebagai Daerah Istimewa seperti halnya DIY, DI Aceh Darussalam dan DI Papua.
Dengan Daerah Istimewa Sumatera Barat atau DIM (Daerah Istimewa Minangkabau) itu filosofi ABS-SBK dengan sistem sosial matrilinealnya (bukan matriarkal) yang berbasis di Nagari dan dengan sistem pemerintahan Nagari yang egaliter dan demokratis di bawah kepemimpinan TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan), yaitu Ninik Mamak, Alim-Ulama dan Cerdik Pandai) dapat berjalan bersandingan dengan sistem NKRI yang berlaku umum – artinya selagi NKRI belum lagi berubah menjadi NPRI.
Dengan Nagari tetap berfungsi sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah di DI Sumbar atau DIM itu maka pemerintahan Nagari mempunyai fungsi ganda: formal dan non-formal.
Nagari diperlakukan sama seperti Desa di Jawa, secara formal, oleh pemerintah pusat, sejalan dengan UU Desa yang baru itu, tetapi dia juga adalah unit kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya non-formal tapi fungsional efektif menurut kaidah hukum adatnya yang berlaku untuk seluruh Nagari di Sumbar.
Daerah2 yang tidak berada di bawah norma budaya Minangkabau, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat saja melaksanakan sistem Desa seperti yang diinginkan oleh UU Desa itu.
Untuk mengkoordinasikan seluruh unit kesatuan administratif pemerintahan yang bercorak Nagari itu maka logis sekali kalau Provinsi Sumatera Barat sekarang berbentuk Daerah Istimewa dengan sebutan: DIM: Daerah Istimewa Minangkabau.
Nagari tentu saja berhak mengatur diri ke dalam sesuai dengan pola dasarnya yang digariskan dalam adat dan budaya Minangkabau.
Sedikitnya Nagari akan mempunyai 4 fungsi utama, yaitu: Satu, Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah seperti Desa dalam UU ttg Desa itu, tetapi dengan fungsi ganda: formal dan non-formal.
Formal yang berkuasa adalah Wali Nagari yang mewakili Camat dan Bupati serta Gubernur di tingkat Nagari. Wali Nagari selaku penguasa eksekutif lalu didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) secara legislatif yang diisi oleh wakil2 dari TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan: Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai) dan dilengkapi oleh utusan Bundo Kanduang (Wanita) dan Pemuda.
Dua, Nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan dengan menfungsikan Dubalang sebagai Ketua Keamanan Nagari serta didukung oleh para pemuda di Nagari yang berfungsi sebagai Parik Paga Nagari. Dubalang akan meminta bantuan Polisi di Kecamatan di mana diperlukan.
Tiga, Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi dengan menfungsikan Nagari sebagai lembaga kesatuan korporasi berbentuk Koperasi Syariah.
Semua aset Nagari berbentuk tanah ulayat Nagari, sumber mata air, sungai, rimba, kebun dan kekayaan alam lainnya, serta aset2 Nagari berbentuk pasar Nagari, lebuh Nagari, mesjid, sekolah dan bangunan lain2nya, dikelola secara bersama dengan prinsip untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Nagari dengan prinsip koperasi syariah itu.
Empat, Nagari sebagai unit kesatuan adat, agama dan sosial-budaya. Apapun yang ada di Nagari diatur dengan prinsip ABS-SBK: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Adat yang tidak sejalan dengan Syarak dibuang, Al Qur’an adalah pedoman dan sumber utama dari semua norma sosial dan budaya.
Dengan Provinsi Sumatera Barat sekarang menjadi DIM: Daerah Istimewa Minangkabau, rakyat dan masyarakat Minangkabau di ranah dan rantau memasuki era akulturasi baru: Bersatunya budaya nasional Nusantara dengan budaya lokal Minangkabau yang berfungsi secara harmonis di wilayah DIM (Daerah Istimewa Minangkabau). ***
Langganan:
Postingan (Atom)




