Demokrasi di Indonesia Jadi Kleptokrasi Alias Demokrasi Maling

ilustrasi

Sekarang sudah lebih 60 persen gubernur yang menjadi tersangka. Bupati dan Walikota jumlahnya sudah mencapai hampir 400 yang menjadi tersangka. Belum lagi, anggota legislatif (DPR), sudah berjibun yang menjadi tersangka dan masuk bui. Tidak ada partai yang tidak ada pemimpinnya yang tidak menjadi tersangka dan masuk bui.
Berdasarkan laporan dari KPK, tetap yang menjadi juara korupsi, yaitu PDIP dan Golkar. Dua partai yang masih dielu-elukan itu, sejatinya para maling dan juara korupsi, di susul Demokrat, yang hampir seluruh pemimpinnya sudah dikandangi oleh KPK.
Selain mereka demen makan uang rakyat, lewat APBN, mereka paling doyan ‘daun muda’ yaitu para artis dan bintang film. Berita heboh yang menghunjam sekarang, terkait dengan ARB (Aburizal Bakri), yang berlibur dengan artis kakak beradik Marcella dan Olovia Zalianty di Maladewa, selama dua pekan.
… dari 45 blok Migas yang beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing.
Menurut perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan. Bila ditotal, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok Migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya mencapai Rp20.000 triliun yang bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp20 juta. Namun karena para pejabat, politisi, pengusaha dan birokrat terlibat korupsi secara masif, fenomena negara kleptokrasi (maling) semakin jelas.
Kasus korupsi BLBI yang menghabiskan dana Rp 650 triliun yang dirampok konglomerat Cina, yang sekarang mencukongi Jokowi, kasus Partai Demokrat yang menyeret Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Miranda Goeltom, skandal Bank Century, SKK Migas dan lainnya, hanyalah puncak gunung es dari parahnya korupsi di Indonesia.
Inilah berita dan ulasannya.

***

Selasa, 23 Jumadil Awwal 1435 H / 25 Maret 2014 10:49 wib

Indonesia Suram Tanpa Masa Depan Dengan Demokrasi Maling

JAKARTA (voa-islam.com) – Hari-hari ini bangsa Indonesia terperangah mendengar pernyataan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto bahwa demokrasi di Indonesia menjadi kleptokrasi alias demokrasi maling. Betapa tidak sekarang begitu mahalnya menjadi pejabat publik.

Menjadi anggota legislatif, gubernur, bupati, walikota, dan presiden. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi, tiga kali putaran pemilihan gubernur Jawa Timur, menghabiskan dana Rp 3 triliun. Ikut pemilihan presiden harus mempunyai modal paling sedikit Rp 3 triliun. Mencalonkan anggota legislatif harus mengeluarkan dana Rp 3 – 10 miliar. Ingin menjadi gubernur, bupati, dan walikota, semuanya membutuhkan dana, bermiliar-miliar.

Sekarang sudah lebih 60 persen gubernur yang menjadi tersangka. Bupati dan Walikota jumlah sudah mencapai hampir 400 yang menjadi tersangka. Belum lagi, anggota legislatif (DPR), sudah berjibun yang menjadi tersangka dan masuk bui. Tidak ada partai yang tidak ada pemimpinnya yang tidak menjadi tersangka dan masuk bui.

Tetapi, berdasarkan laporan dari KPK, tetap yang menjadi juara korupsi, yaitu PDIP dan Golkar. Dua partai yang masih dielu-elukan itu, sejatinya para maling dan juaranya korupsi, di susul Demokrat, yang hampir seluruh pemimpinnya sudah dikandangi oleh KPK. Karena korupsi dan merampok uang rakyat, dan sekarang mereka tanpa malu sedikitpun mengaku menjadi pembela rakyat.

Selain mereka demen makan uang rakyat, lewat APBN, mereka paling doyan ‘daun muda’ yaitu para artis dan bintang film. Berita heboh yang menghunjam sekarang, terkait dengan ARB (Aburizal Bakri), yang berlibur dengan artis kakak beradik Marcella dan Olovia Zalianty di Maladewa, selama dua pekan.

Selanjutnya, Prabowo Subianto menegaskan demokrasi di Indonesia sudah bergeser menjadi kleptokrasi. Sebab sekarang bukan lagi rakyat yang berkuasa, melainkan para penjahat ‘berdasi’ alias para maling di negeri ini. Siapa yang dimaksud oleh Prabowo para maling-maling itu?

Hal ini, seperti dikemukakan oleh Ketua KPK Abraham Samad, saat memberikan pengarahan di acara Rakernas III PDI Perjuangan pada 7 September 2013, menyoroti lemahnya kebijakan regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Samad mengatakan, dari 45 blok Migas yang beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing.

Menurut perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan. Bila ditotal, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok Migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya mencapai Rp20.000 triliun yang bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp20 juta. Namun karena para pejabat, politisi, pengusaha dan birokrat terlibat korupsi secara masif, fenomena negara kleptokrasi (maling) semakin jelas.

Hal ini tidak jauh dari praktik korupsi, kronisme dan nepotisme. Menurut Prabowo, Indonesia menuju negara kleptokrasi atau negara yang diurus oleh para penjahat dan maling,melalui sistem demokrasi kriminal dewasa ini.

Setiap individu berhak mengajukan diri menjadi pemimpin (anggota DPR/DPRD, walikota, bupati, gubernur bahkan presiden) syaratnya harus memiliki modal (uang) yang besar. Coba lihat saat ini proses peilihan anggota DPR/DPRD yang membutuhkan banyak uang.

Tidak hanya untuk setoran kepada partai yang akan mengusung mereka, juga karena tingginya biaya demokrasi itu sendiri, seperti kamapanye dan segala macamnya. Akibatnya, dalam upaya mengembalikan modal, tindak kejahatan korupsi politik menjadi tidak terelakkan. Dalam sistem yang kleptokratik, demokrasi prosedural menjadi demokrasi kriminal.

Kasus korupsi BLBI yang menghabiskan dana Rp 650 triliun yang dirampok konglomerat Cina, yang sekarang mencukongi Jokowi, kasus Partai Demokrat yang menyeret Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Miranda Goeltom, skandal Bank Century, SKK Migas dan lainnya, hanyalah puncak gunung es dari parahnya korupsi di Indonesia.

Jadi, Indonesia pasca pemilu 2014, akan jauh lebih suram, dan tanpa masa depan. Karena betapa Indonesia sudah jatuh ke tangan para bandit, maling, dan bromocorah yang berdasi dan menggunakan jas, dan baju safari. Tak ada harapan yang bisa memberikan optimisme dengan jalan demokrasi bagi bangsa Indonesia. (afgh/dbs/voa-islam.com).

(nahimunkar.com)

'Demokrasi di Indonesia Jadi Kleptokrasi Alias Demokrasi Maling' dapat dibaca di Nahimunkar.com.

Suka ·  · Bagikan