JK: Jangan Biarkan Blok Natuna Dikuasai Asing
JK: Jangan Biarkan Blok Natuna Dikuasai Asing
Belajar Dari Pengalaman Blok Minyak Cepu
RMOL.Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Blok Natuna Timur (Natuna D-Alpha) tidak dikuasai asing.
JK mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan serta memperhatikan betul setiap detil kontrak kerja sama migas. Apabila tidak menguntungkan, pemerintah harus tegas membatalkan.
“Soal Blok Natuna ini, mengundang pihak asing untuk bekerja sama tidak masalah, tapi Chief-nya tetap Pertamina,” kata JK pada seminar bertajuk Blok Natuna dan Kedaulatan Negara di Gedung DPR, kemarin.
JK yang didapuk sebagai keynote speaker dalam seminar itu berharap pemerintah belajar dari pengalaman yang sudah pernah ada.
“Apa yang kurang dari negeri ini. Sumber daya alam ada, uang juga banyak. Belajar dari pengalamanlah, jangan semuanya dikuasai asing. Pertamina juga harus didukung jadi operator. Kalau Pertamina tidak bisa menjadi operator penuh, bubarkan saja, “ tegas JK.
Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Edi Hermantoro menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan surat kontrak kerja sama Blok Natuna kepada Pertamina, sekaligus untuk mencari partner terkait pengelolannya.
“Tapi kalau itu dikuasai 100 persen oleh Pertamina juga bisa kok,” ungkap Edi.
Terkait Natuna, ekonom Iman Sugema mengatakan, yang dibutuhkan pemerintah saat ini hanyalah kepercayaan diri yang besar untuk mengelola sendiri sumber daya alam.
“Saya pastikan bangsa ini tidak pernah kekurangan modal. Tidak benar kalau teknologi juga jadi alasan utama, yang harus dilakukan pemerintah saat ini cuma pede (percaya diri) saja, kasih kepercayaan Pertamina untuk mengelola penuh, baru persoalannya akan clear. Kalau itu saja tidak mampu dilakukan, ya sudah lupakan saja negara ini,” jelasnya.
Iman menambahkan, akan sangat bodoh kalau pemerintah terus mengobral lokasi sektor strategis kepada pihak asing. Sebab, dampaknya masyarakat dan industri kini semakin kesulitan memperoleh energi murah dan bersih.
Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Dia berharap pengalaman di Blok Cepu tidak terulang kembali pada Blok Natuna.
Dalam bagi hasil kontrak kerja sama tahun 1995, antara lain memuat ketentuan bagi hasil pendapatan migas, namun Pemerintah Indonesia hanya kebagian nol persen.
Marwan mengatakan, pemberlakuan pola yang sangat merugikan negara ini, konon, dipaksakan untuk diterima pemerintah dengan alasan kadar CO2 yang terkandung dalam gas sangat tinggi. Padahal, biaya pemisahan CO2 tersebut dapat diperhitungkan sebagai komponen biaya cost recovery. Mestinya, pola bagi hasil yang berlaku umum yakni 70 persen (RI) banding 30 persen (asing) masih bisa diterapkan.
DPR Dukung Pertamina
Anggota Komisi VI DPR Chandra Tirta Wijaya mendukung upaya penetapan Pertamina menjadi pemain internasional dan satu-satunya operator yang mengelola Blok Natuna.
Menurut Chandra, potensi ekonomi pada Blok Natuna Timur mencapai Rp 6.036,08 triliun dengan laju ekstraksi 0,5 TCF pertahun. Potensi blok migas tersebut bisa dieksplorasi sampai 92 tahun mendatang dan menyimpan sekitar 500 juta barel minyak.
“Kita harus waspada pada daerah yang kaya akan sumber daya alam melimpah. Jika tidak mampu mengelola dengan baik, justru akan mengganggu kedaulatan negara, “ ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menilai, keberanian pemerintah mengalokasikan dana guna mengembangkan usaha di sektor migas tidak ada. Yang ada, kegagalan pemerintah disetiap implementasi hasil kerja sama kontrak karena kurangnya pengawasan.
Vice President Corporate Communication Pertamina M Harun yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya saat ini sudah dalam proses seleksi untuk mengelola Blok Natuna.
“Leader-nya tetap kita kok. Berapa persen porsi kerja sama dengan pihak asing nanti akan dibicarakan lagi. Lagipula ber-partner itu hal yang lumrah, di situlah kita sharing risiko dan ada teknologi yang diaplikasikan, “ jelas Harun.
Seperti diketahui, PT Pertamina baru saja menandatangani Head of Agreement (HoA) ten*tang rencana pengembangan Blok Natuna Ti*mur (Natuna D-Alpha) dengan ExxonMobil (EM) pada 3 De*sember 2010 dan dengan Petronas dan Total Indonesia pada 17 Desember 2010. [RM]
http://ekbis.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=16380
padahall di kita banyak anak anak negri yang punya ilmu yang bagus .coaba di berdayakan dan di kasih kepercayaan .. kenapa harus joint dengan ASING … masa kita hanya sebagai BABU saja di NEGRI SENDIRI :cd dan jadi PENONTON … sedangkan warga asing dengan senang nya mengeruk KEKAYAAN KITA
JK: Jangan Biarkan Blok Natuna Dikuasai Belajar Dari Pengalaman Blok Minyak Cepu
RMOL.Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Blok Natuna Timur (Natuna D-Alpha) tidak dikuasai asing.
JK mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan serta memperhatikan betul setiap detil kontrak kerja sama migas. Apabila tidak menguntungkan, pemerintah harus tegas membatalkan.
“Soal Blok Natuna ini, mengundang pihak asing untuk bekerja sama tidak masalah, tapi Chief-nya tetap Pertamina,” kata JK pada seminar bertajuk Blok Natuna dan Kedaulatan Negara di Gedung DPR, kemarin.
JK yang didapuk sebagai keynote speaker dalam seminar itu berharap pemerintah belajar dari pengalaman yang sudah pernah ada.
“Apa yang kurang dari negeri ini. Sumber daya alam ada, uang juga banyak. Belajar dari pengalamanlah, jangan semuanya dikuasai asing. Pertamina juga harus didukung jadi operator. Kalau Pertamina tidak bisa menjadi operator penuh, bubarkan saja, “ tegas JK.
Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Edi Hermantoro menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan surat kontrak kerja sama Blok Natuna kepada Pertamina, sekaligus untuk mencari partner terkait pengelolannya.
“Tapi kalau itu dikuasai 100 persen oleh Pertamina juga bisa kok,” ungkap Edi.
Terkait Natuna, ekonom Iman Sugema mengatakan, yang dibutuhkan pemerintah saat ini hanyalah kepercayaan diri yang besar untuk mengelola sendiri sumber daya alam.
“Saya pastikan bangsa ini tidak pernah kekurangan modal. Tidak benar kalau teknologi juga jadi alasan utama, yang harus dilakukan pemerintah saat ini cuma pede (percaya diri) saja, kasih kepercayaan Pertamina untuk mengelola penuh, baru persoalannya akan clear. Kalau itu saja tidak mampu dilakukan, ya sudah lupakan saja negara ini,” jelasnya.
Iman menambahkan, akan sangat bodoh kalau pemerintah terus mengobral lokasi sektor strategis kepada pihak asing. Sebab, dampaknya masyarakat dan industri kini semakin kesulitan memperoleh energi murah dan bersih.
Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Dia berharap pengalaman di Blok Cepu tidak terulang kembali pada Blok Natuna.
Dalam bagi hasil kontrak kerja sama tahun 1995, antara lain memuat ketentuan bagi hasil pendapatan migas, namun Pemerintah Indonesia hanya kebagian nol persen.
Marwan mengatakan, pemberlakuan pola yang sangat merugikan negara ini, konon, dipaksakan untuk diterima pemerintah dengan alasan kadar CO2 yang terkandung dalam gas sangat tinggi. Padahal, biaya pemisahan CO2 tersebut dapat diperhitungkan sebagai komponen biaya cost recovery. Mestinya, pola bagi hasil yang berlaku umum yakni 70 persen (RI) banding 30 persen (asing) masih bisa diterapkan.
DPR Dukung Pertamina
Anggota Komisi VI DPR Chandra Tirta Wijaya mendukung upaya penetapan Pertamina menjadi pemain internasional dan satu-satunya operator yang mengelola Blok Natuna.
Menurut Chandra, potensi ekonomi pada Blok Natuna Timur mencapai Rp 6.036,08 triliun dengan laju ekstraksi 0,5 TCF pertahun. Potensi blok migas tersebut bisa dieksplorasi sampai 92 tahun mendatang dan menyimpan sekitar 500 juta barel minyak.
“Kita harus waspada pada daerah yang kaya akan sumber daya alam melimpah. Jika tidak mampu mengelola dengan baik, justru akan mengganggu kedaulatan negara, “ ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menilai, keberanian pemerintah mengalokasikan dana guna mengembangkan usaha di sektor migas tidak ada. Yang ada, kegagalan pemerintah disetiap implementasi hasil kerja sama kontrak karena kurangnya pengawasan.
Vice President Corporate Communication Pertamina M Harun yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya saat ini sudah dalam proses seleksi untuk mengelola Blok Natuna.
“Leader-nya tetap kita kok. Berapa persen porsi kerja sama dengan pihak asing nanti akan dibicarakan lagi. Lagipula ber-partner itu hal yang lumrah, di situlah kita sharing risiko dan ada teknologi yang diaplikasikan, “ jelas Harun.
Seperti diketahui, PT Pertamina baru saja menandatangani Head of Agreement (HoA) ten*tang rencana pengembangan Blok Natuna Ti*mur (Natuna D-Alpha) dengan ExxonMobil (EM) pada 3 De*sember 2010 dan dengan Petronas dan Total Indonesia pada 17 Desember 2010. [RM]
http://ekbis.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=16380
padahall di kita banyak anak anak negri yang punya ilmu yang bagus .coaba di berdayakan dan di kasih kepercayaan .. kenapa harus joint dengan ASING … masa kita hanya sebagai BABU saja di NEGRI SENDIRI :cd dan jadi PENONTON … sedangkan warga asing dengan senang nya mengeruk KEKAYAAN KITA
January 28, 2011 – 1:26 am
Tidak ada komentar:
Posting Komentar