Mau tahu kenapa PPP tidak mau berkoalisi dg Jokopret ....??!
“SURAT TERBUKA KH NAJIH MAIMOEN ZUBAIR
UNTUK BPK. H. SURYA DARMA ALI”
...
Kepada YTH. ;
Bpk. H. Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP)
Di- JAKARTA
TOLAK KOALISI PPP DENGAN PDI-P-JOKO WIDODO
Setelah mengamati perkembangan politik lewat media masa, kami menolak kalau PPP berkoalisi dengan PDI-P yang mengusung Jokowi sebagai Capres. Hal ini kami sampaikan, karena kami melihat ada indikasi sebagian elit politik PPP yang mewacanakan berkoalisi dengan partai tersebut. Sebagai satu-satunya Partai Islam yang masih konsis ber-Amar Ma’ruf Nahi Munkar, platform PPP
jelas berbeda dengan ideologi dan platform PDI-P. Betapa gigihnya PPP menolak aliran-aliran sesat di Indonesia, memperjuangkan RUU Pornoaksi-Porno grafi, UU Pendidikan dan UU lainnya yang berbau Islami. Sementara PDIP adalah partai yang
anti Islam. Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang dijegal oleh PDIP. Semua RUU yang diajukan PPP ke DPR dan berbau Islami pasti PDI menolaknya. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornoaksi-Porno grafi juga mereka tidak setuju. Sekarang UU Jaminan Produk Halal
untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak
setuju. Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P
memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar
Caleg Tetap-nya.
PDI-P sendiri merupakan fusi dari partai Nasionalis
dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai
Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Kemenangan PDI-P-Jokowi berarti kemenangan Barat, konglomerat hitam China, Syi’ah, liberal,
disamping menjadikan peluang Jalaluddin Rahmat (tokoh Syi'ah) menjadi Menteri Agama RI, berarti Syi'ah akan memegang kebijakan UU yang berhubungan dengan UU Pendidikan Agama Islam dan Pesantren.Dalam PDI-P ada ragam ideologi, yakni Islam, Syi'ah,
Liberal, Kristen, Nasionalis, Sosialis dan Komunis. Jika Partai Islam dan Tokoh Islam berkoalisi dengan
PDI-P-Jokowi, maka neo-Komunis gaya baru akan
benar-benar terwujud dengan pola baru
NASIONALIS, RELIGIUS dan SYI’AH.
Di sisi lain, pencapresan Jokowi yang memunculkan ide koalisi non transaksional, kerjasama yang tidak
didasari bagi-bagi jabatan. Ini jelas menguntungkan
PDI-P. semua kebijakan politik dan pemerintahan
yang di dalamnya termasuk berhubungan dengan pendidikan Islam dan Pesantren akan mereka kuasai dan kendalikan, hal ini akan semakin membatasi langkah dan mempersempit gerak umat Islam dalam berdakwah dan menyampaikan aspirasi politik. Berkoalisi dengan PDI-P dan memilih
Jokowi berarti ikut andil dalam mewujudkan point-point di atas…!
Melihat perolehan suara saat ini, PPP harus mampu berusaha memegang jabatan Menteri Pendidikan
dan Menteri Agama RI, sabagai bentuk aspiratif
merespon keinginan umat yang bertujuan untuk mengayomi kepentingan umat Islam secara konstitusional. Karena inilah sebenarnya akar dari perjuangan PPP dalam ber-Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.
Saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin
alternatif, tegas dan bersih untuk menindaklanjuti
sekaligus mencegah terjadinya kasus korupsi
diberbagai instansi pemerintahan, menegoisasi
ulang kontrak Freeport yang selama ini didominasi
pihak asing, berwawasan strategis dan berpikiran global diatas konsep "amar ma'ruf nahi mungkar"
sebagai pondasinya.
Kami menilai Bpk. Prabowo Subianto dalam hal ini
mampu, InsyaAllah. Beliau mempuyai kapasitas,
kapabilitas dan integritas tinggi serta tidak mudah
diintervensi dalam semua urusan dan pemikiran. Karena dalam kepemimpinan segala keputusan dan
kebijakan tidak boleh didekte oleh pihak lain. Ini
terbukti dengan ketegasan kepemimpinan beliau
dalam struktur pengrekrutan di tubuh TNI.
Kedekatannya kepada ulama, memberikan pesan
bahwa semua keputusan dan kebijakan pemerintahan akan didiskusikan dulu dan memohon
pertimbangan serta fatwa para ulama. Untuk
cawapresnya, kita berdo’a kepada Allah SWT
semoga mendapatkan pasangan yang baik dan
maslahah.
Semua ini kami sampaikan, sebagai wujud tanggung
jawab kami dan para ulama lainnya untuk
menyampaikan sebuah kebenaran. Karena
sekarang ini bukan lagi perang antar partai, tapi
sudah sampai perang terhadap ideologi dan agama.
Hampir semua partai-partai Islam sudah bergabung, berkoalisi dan menjadi mitra partai sekuler, tinggal
PPP yang menjadi harapan umat untuk menjaga
akidah umat Islam. Sebagai bagian dari PPP, kami
mengajak kepada umat, tokoh-tokoh PPP, bahwa
para ulama dan tokoh penting bangsa ini
melahirkan PPP dengan niat tulus menyatukan komitmen keummatan, merespon aspirasi umat,
PPP menjadi alat perjuangan umat Islam dan
masyarakat secara umum.
Karena, pemilihan azas dan lambang partai tidak
mereka dapatkan dari hasil diskusi bahkan tidak
juga dari sebuah mimpi. Azas dan lambang PPP diperoleh dari hasil munajat kepada Allah SWT
melalui shalat istikhoroh. Keberadaan partai ini
wajib kita pelihara dan menjaga keutuhannya.
Karena hanya partai inilah warisan dari ulama-
ulama kuno. Semoga Allah SWT selalu memberikan
pertolongan dan kekuatan kepada umat Islam, amin ya rabbal a’lamin.
Sarang, 10 Rojab 1435 H./ 10 Mei 2014 M.
K. H. MUHAMMAD NAJIH MAIMOEN ZUBAIR
“SURAT TERBUKA KH NAJIH MAIMOEN ZUBAIR
UNTUK BPK. H. SURYA DARMA ALI”
...
Kepada YTH. ;
Bpk. H. Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP)
Di- JAKARTA
TOLAK KOALISI PPP DENGAN PDI-P-JOKO WIDODO
Setelah mengamati perkembangan politik lewat media masa, kami menolak kalau PPP berkoalisi dengan PDI-P yang mengusung Jokowi sebagai Capres. Hal ini kami sampaikan, karena kami melihat ada indikasi sebagian elit politik PPP yang mewacanakan berkoalisi dengan partai tersebut. Sebagai satu-satunya Partai Islam yang masih konsis ber-Amar Ma’ruf Nahi Munkar, platform PPP
jelas berbeda dengan ideologi dan platform PDI-P. Betapa gigihnya PPP menolak aliran-aliran sesat di Indonesia, memperjuangkan RUU Pornoaksi-Porno grafi, UU Pendidikan dan UU lainnya yang berbau Islami. Sementara PDIP adalah partai yang
anti Islam. Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang dijegal oleh PDIP. Semua RUU yang diajukan PPP ke DPR dan berbau Islami pasti PDI menolaknya. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornoaksi-Porno grafi juga mereka tidak setuju. Sekarang UU Jaminan Produk Halal
untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak
setuju. Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P
memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar
Caleg Tetap-nya.
PDI-P sendiri merupakan fusi dari partai Nasionalis
dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai
Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Kemenangan PDI-P-Jokowi berarti kemenangan Barat, konglomerat hitam China, Syi’ah, liberal,
disamping menjadikan peluang Jalaluddin Rahmat (tokoh Syi'ah) menjadi Menteri Agama RI, berarti Syi'ah akan memegang kebijakan UU yang berhubungan dengan UU Pendidikan Agama Islam dan Pesantren.Dalam PDI-P ada ragam ideologi, yakni Islam, Syi'ah,
Liberal, Kristen, Nasionalis, Sosialis dan Komunis. Jika Partai Islam dan Tokoh Islam berkoalisi dengan
PDI-P-Jokowi, maka neo-Komunis gaya baru akan
benar-benar terwujud dengan pola baru
NASIONALIS, RELIGIUS dan SYI’AH.
Di sisi lain, pencapresan Jokowi yang memunculkan ide koalisi non transaksional, kerjasama yang tidak
didasari bagi-bagi jabatan. Ini jelas menguntungkan
PDI-P. semua kebijakan politik dan pemerintahan
yang di dalamnya termasuk berhubungan dengan pendidikan Islam dan Pesantren akan mereka kuasai dan kendalikan, hal ini akan semakin membatasi langkah dan mempersempit gerak umat Islam dalam berdakwah dan menyampaikan aspirasi politik. Berkoalisi dengan PDI-P dan memilih
Jokowi berarti ikut andil dalam mewujudkan point-point di atas…!
Melihat perolehan suara saat ini, PPP harus mampu berusaha memegang jabatan Menteri Pendidikan
dan Menteri Agama RI, sabagai bentuk aspiratif
merespon keinginan umat yang bertujuan untuk mengayomi kepentingan umat Islam secara konstitusional. Karena inilah sebenarnya akar dari perjuangan PPP dalam ber-Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.
Saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin
alternatif, tegas dan bersih untuk menindaklanjuti
sekaligus mencegah terjadinya kasus korupsi
diberbagai instansi pemerintahan, menegoisasi
ulang kontrak Freeport yang selama ini didominasi
pihak asing, berwawasan strategis dan berpikiran global diatas konsep "amar ma'ruf nahi mungkar"
sebagai pondasinya.
Kami menilai Bpk. Prabowo Subianto dalam hal ini
mampu, InsyaAllah. Beliau mempuyai kapasitas,
kapabilitas dan integritas tinggi serta tidak mudah
diintervensi dalam semua urusan dan pemikiran. Karena dalam kepemimpinan segala keputusan dan
kebijakan tidak boleh didekte oleh pihak lain. Ini
terbukti dengan ketegasan kepemimpinan beliau
dalam struktur pengrekrutan di tubuh TNI.
Kedekatannya kepada ulama, memberikan pesan
bahwa semua keputusan dan kebijakan pemerintahan akan didiskusikan dulu dan memohon
pertimbangan serta fatwa para ulama. Untuk
cawapresnya, kita berdo’a kepada Allah SWT
semoga mendapatkan pasangan yang baik dan
maslahah.
Semua ini kami sampaikan, sebagai wujud tanggung
jawab kami dan para ulama lainnya untuk
menyampaikan sebuah kebenaran. Karena
sekarang ini bukan lagi perang antar partai, tapi
sudah sampai perang terhadap ideologi dan agama.
Hampir semua partai-partai Islam sudah bergabung, berkoalisi dan menjadi mitra partai sekuler, tinggal
PPP yang menjadi harapan umat untuk menjaga
akidah umat Islam. Sebagai bagian dari PPP, kami
mengajak kepada umat, tokoh-tokoh PPP, bahwa
para ulama dan tokoh penting bangsa ini
melahirkan PPP dengan niat tulus menyatukan komitmen keummatan, merespon aspirasi umat,
PPP menjadi alat perjuangan umat Islam dan
masyarakat secara umum.
Karena, pemilihan azas dan lambang partai tidak
mereka dapatkan dari hasil diskusi bahkan tidak
juga dari sebuah mimpi. Azas dan lambang PPP diperoleh dari hasil munajat kepada Allah SWT
melalui shalat istikhoroh. Keberadaan partai ini
wajib kita pelihara dan menjaga keutuhannya.
Karena hanya partai inilah warisan dari ulama-
ulama kuno. Semoga Allah SWT selalu memberikan
pertolongan dan kekuatan kepada umat Islam, amin ya rabbal a’lamin.
Sarang, 10 Rojab 1435 H./ 10 Mei 2014 M.
K. H. MUHAMMAD NAJIH MAIMOEN ZUBAIR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar