Menag: “Islam Diserang Paham Kebebasan Absolut, Ulama Harus Sering Kumpul”
Ahad 18 Safar 1435 / 22 December 2013 07:20
MENTERI Agama Suryadharma Ali Membuka Halaqah ke II para Ulama Pimpinan Pondok Pesantren se Sumatera Barat di Gedung Makkatul Mukarramah, Asrama Haji Padang, Jum’at (20/12).
Dalam Halaqah yang mengambil tema “Kita Tingkatkan Peran Pondok Pesantren dalam Melahirkan Ulama Pembina Umat Masa Depan” ini, Menag mengajak para Ulama untuk tidak bosan-bosan bertemu, menjalin tali silaturahim dan berdialog.
Hadir dalam Halaqah ini ketua Tarbiyah Boy Lestari Dt Palindih, para pimpinan Pondok Pesantren, Kakanwil Kemenag Sumbar Syahrul Wirda, Angota DPR RI Epyardi Asda, Direktur Pengelolaan Zakat, Staf Khusus Menag Budi Setiawan, para Ka KUA se-Sumbar, para tokoh dan pimpinan ormas Islam, serta Kepala Madrasah se-Sumbar.
“Pertemuan ini sangat penting, karena masalah keagamaan kita sangat banyak dan butuh solusi bersama,” ujar Menag.
Menurut Menag, saat ini, muncul banyak paham dalam Islam. Ada yang mengaku sebagai muslim, tapi Nabinya bukan Nabi Muhammad. Ada yang bernama Tukimin di perbatasan Jateng-Jabar, ada yang bernama Imam Mahdi yang (konon) telah mengislamkan 2 juta jin, dan lain sebagainya.
Di sisi lain, jika ada ulama meninggal, sangat susah mencari penggantinya. “Dua puluh tahun pun belum tentu ada pengganti,” tutur Menag.
Agama Islam, lanjut Menag, juga sedang “diserang oleh paham kebebasan absolut” yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Pada saat yang sama, ego kita juga masih sangat tinggi sehingga sering saling bertengkar sendiri. Akibatnya, Islam ini besar, namun perannya kecil.
“Kita tidak bisa memecahkan masalah, kalau kita tidak sering bertemu dan duduk bareng” terang Menag.
“Sumatera Barat terkenal sebagai wilayah pencetak tokoh agama dan tokoh nasional. Maka, sudah saatnya kita tidak berpangku tangan terus dangan kondisi ini. Islam mengajarkan kita untuk mempelajari segala disiplin ilmu, agar kita bisa menjadi yang terbaik dan terdepan. Jadi, bukan sekadar ilmu agama. Mari, jangan mendikotomikan ilmu” ajak Menag.
Menyinggung tentang KUA, Menag mengatakan kalau ini masalah pelik. Menurutnya, pelayanan Pemerintah itu ada dua. Pertama, pelayanan administrative, di mana tempat, waktu, dan harinya ditentukan pemerintah, seperti perpanjangan STNK, SIM, KTP, dan lain sebagainya. Pelayanan ini juga ada waktu kadaluwarsanya.
Pelayanan jenis kedua adalah pelayanan administratif plus, seperti yang dijalankan KUA. Pencatatan nikah, selain masalah administrasi, juga menyangkut tentang agama, budaya, tradisi, klenik, faktor gengsi, dan lain sebagainya. Pencatatan nikah juga tidak ada waktu kadaluwarsa, berlaku seumur hidup, dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sesuai keinginan pengantin, dengan ijin KUA.
“Selain mencatat, sering kali petugas KUA juga dipercayai untuk menikahkan, menyampaikan khutbah nikah, nasihat nikah, do’a dan lain sebagainya. Jadi, situasi KUA sangat sulit dan dilematis.” imbuh Menag. [gp/islampos]
Menag: “Islam Diserang Paham Kebebasan Absolut, Ulama Harus Sering Kumpul”
Ahad 18 Safar 1435 / 22 December 2013 07:20MENTERI Agama Suryadharma Ali Membuka Halaqah ke II para Ulama Pimpinan Pondok Pesantren se Sumatera Barat di Gedung Makkatul Mukarramah, Asrama Haji Padang, Jum’at (20/12).
Dalam Halaqah yang mengambil tema “Kita Tingkatkan Peran Pondok Pesantren dalam Melahirkan Ulama Pembina Umat Masa Depan” ini, Menag mengajak para Ulama untuk tidak bosan-bosan bertemu, menjalin tali silaturahim dan berdialog.
Hadir dalam Halaqah ini ketua Tarbiyah Boy Lestari Dt Palindih, para pimpinan Pondok Pesantren, Kakanwil Kemenag Sumbar Syahrul Wirda, Angota DPR RI Epyardi Asda, Direktur Pengelolaan Zakat, Staf Khusus Menag Budi Setiawan, para Ka KUA se-Sumbar, para tokoh dan pimpinan ormas Islam, serta Kepala Madrasah se-Sumbar.
“Pertemuan ini sangat penting, karena masalah keagamaan kita sangat banyak dan butuh solusi bersama,” ujar Menag.
Menurut Menag, saat ini, muncul banyak paham dalam Islam. Ada yang mengaku sebagai muslim, tapi Nabinya bukan Nabi Muhammad. Ada yang bernama Tukimin di perbatasan Jateng-Jabar, ada yang bernama Imam Mahdi yang (konon) telah mengislamkan 2 juta jin, dan lain sebagainya.
Di sisi lain, jika ada ulama meninggal, sangat susah mencari penggantinya. “Dua puluh tahun pun belum tentu ada pengganti,” tutur Menag.
Agama Islam, lanjut Menag, juga sedang “diserang oleh paham kebebasan absolut” yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Pada saat yang sama, ego kita juga masih sangat tinggi sehingga sering saling bertengkar sendiri. Akibatnya, Islam ini besar, namun perannya kecil.
“Kita tidak bisa memecahkan masalah, kalau kita tidak sering bertemu dan duduk bareng” terang Menag.
“Sumatera Barat terkenal sebagai wilayah pencetak tokoh agama dan tokoh nasional. Maka, sudah saatnya kita tidak berpangku tangan terus dangan kondisi ini. Islam mengajarkan kita untuk mempelajari segala disiplin ilmu, agar kita bisa menjadi yang terbaik dan terdepan. Jadi, bukan sekadar ilmu agama. Mari, jangan mendikotomikan ilmu” ajak Menag.
Menyinggung tentang KUA, Menag mengatakan kalau ini masalah pelik. Menurutnya, pelayanan Pemerintah itu ada dua. Pertama, pelayanan administrative, di mana tempat, waktu, dan harinya ditentukan pemerintah, seperti perpanjangan STNK, SIM, KTP, dan lain sebagainya. Pelayanan ini juga ada waktu kadaluwarsanya.
Pelayanan jenis kedua adalah pelayanan administratif plus, seperti yang dijalankan KUA. Pencatatan nikah, selain masalah administrasi, juga menyangkut tentang agama, budaya, tradisi, klenik, faktor gengsi, dan lain sebagainya. Pencatatan nikah juga tidak ada waktu kadaluwarsa, berlaku seumur hidup, dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sesuai keinginan pengantin, dengan ijin KUA.
“Selain mencatat, sering kali petugas KUA juga dipercayai untuk menikahkan, menyampaikan khutbah nikah, nasihat nikah, do’a dan lain sebagainya. Jadi, situasi KUA sangat sulit dan dilematis.” imbuh Menag. [gp/islampos]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar